| Pokja Poltekkes Maluku Batalkan Lelang Proyek Pengadaan Pakaian Seragam Mahasiswa - Berita Terbaru Posted: 03 Oct 2017 02:10 AM PDT
| Pokja Poltekkes Maluku Batalkan Lelang Proyek Pengadaan Pakaian Seragam Mahasiswa Posted: 03 Oct 2017 02:00 AM PDT  AMBON - Pokja PBJ ULP Barang/Jasa Poltekkes Maluku yang diketuai oleh Rony . Latumenasse, S.Pd., M.Kes akhirnya membatalkan proses lelang proyek Pengadaan Pakaian Seragam, Perlengkapan dan Atribut Mahasiswa yang sejak awal diduga telah diarahkan untuk dimenangkan oleh CV. Simpati Tailor. Tender tersebut dibatalkan setelah borok pihak Pokja yang diduga terlibat kongkalikong jahat dengan pihak CV. Simpati Tailor diungkap ke publik. Pembatalan itu sesuai Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor : PL.07/Pan.PBJ/Poltekkes/X/2017. Dimana, dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa setelah Pokja BPJ Poltekkes Maluku melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, CV. Simpati Tailor sesuai dengan BA. Pembuktian Kualifikasi Nomor: PL.07/Pan.PBJ/Poltekkes/IX/2017 telah dinyatakan lulus, kemudian diteruskan dengan peninjauan ke lapangan. Hasil peninjauan lapangan oleh Pokja PBJ ULP Poltekkes Maluku terhadap CV. Simpati Tailor, untuk melihat secara langsung fasilitas peralatan yang dimiliki sesuai dengan data kualifikasi yang dimasukkan melalui LPSE, untuk fasilitas mesin jahit yang diminta sesuai Dokumen Kualifikasi yang dimiliki CV. Simpati Tailor terdapat 8 (delapan) unit yang layak pakai, 7 (tujuh) rusak/tidak layak pakai, dari total sebanyak 15 (lima belas) yang diisyaratkan. Berdasarkan peninjauan ke lapangan tersebut, maka dengan ini Pokja PBJ Poltekkes Maluku memutuskan paket lelang Pengadaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 901.651.525,00,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender tersebut dinyatakan batal. Wakil Direktur CV. Mawaddah, Ibu Nurkaya mengaku sangat beryukur karena ketika tender sarat pelanggaran hukum itu dibongkar oleh media ini, tender tersebut pun dibatalkan. "Alhamdulillah, Allahu Akbar, berkat tekanan banyak media dan doa semua pihak," kata Nurkaya via pesan WhatsApp kepada Kompastimur.com, Senin (2/10). Walau begitu, Nurkaya mengaku masih kuatir jika lelang ulang dilaksanakan, bisa saja ada modus lain yang bisa saja dipraktekkan oleh Ketua Pokja untuk memenangkan CV. Simpati Tailor sehingga harusnya Ketua Pokja diganti. "Kita tunggu lelang ulang, tolong tetap back up. Jika lelang ulang, tetap diwaspadai modus lain oleh Ketua Pokja, harus melibatkan semua anggota panitia, dan harap Ketua Pokja diganti," ungkapnya. Apalagi, alasan yang diungkapkan oleh pihak Pokja sebagai landasan untuk pembatalan tender tersebut pun dirasa sebagai sebuah pembohongan yang sengaja diciptakan oleh pihak Pokja untuk mencari pembenaran diri. "Karena alasan bahwa 7 mesin jahit CV. Simpati Tailor rusak, itu tidak benar. Karena hasil investigasi kami, hanya 5 unit mesin jahit yang dimiliki CV. Simpati Tailor," ungkapnya. Dirinya menuding, Pokja berlindung dibalik angka 15 unit mesin dimiliki oleh CV. Simpati Tailor lantaran telah terlanjur menyatakan CV. SImpati Tailor memenuhi syarat yang artinya mempunyai 15 unit mesin jahit. Lebih dari itu, Nurkaya pun menegaskan bahwa seharusnya bukan lelang tersebut dibatalkan, tetapi sudah seharsunya dievaluasi kembali karena CV. Mawaddah miliknya 100 persen memenuhi syarat. "Ini harus dilakukan penyelidikan, karena sudah merugikan CV. Mawaddah. Sebab, kalau Pokja jujur, harus diupload kekuarangan CV. Mawaddah, tidak boleh hanya temuan CV. Simpati Tailor. Sebab, kalau tidak ada alasan kekuarangan peserta lain (CV. Mawaddah-red), berarti peserta tersebut sempurna," ujarnya. Maka, tambahnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perspres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa jika benar sanggahan atau ada temuan lain yang membatalkan calon pemenang, maka harus dievaluasi ulang. "Pembatalan ini sudah merugikan CV. Mawaddah yang berpeluang menang, dan dapat mengajukan gugatan, kecuali Pokja bisa tunjukkan kekurangan peserta lain," ucapnya. Tambahnya lagi, jika pada lelang berikutnya dilakukan, maka sudah seharusnya persyaratan yang sudah ada tidak bisa dirubah. "Sebab, kami kuatir berpotensi menyesuaikan dengan kondisi CV. Simpati Tailor, jika terjadi lelang ulang," katanya. Sementara itu, auditor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes RI, Warseno kepada Kompastimur via pesan singkat mengaku akan menindaklanjuti temuan pelanggaran hukum dalam proses tender tersebut. "Makasih infonya, kita sedang menindaklanjuti apa sedang diadukan," ucapnya. (kompastimur.com) | | DPRD Buru Selatan Tolak Anggaran Pembayaran Hutang Pembuatan Mars dan Hymne Kabupaten Posted: 03 Oct 2017 01:30 AM PDT  NAMROLE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menolak adanya anggaran yang disiapkan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga atas jasa pembuatan Mars dan Hymne Kabupaten Bursel. Pantauan SBS,Penolakan itu disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bursel, Sami Latbual diselah-selah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bursel Tahun Anggaran 2017. Latbual mengatakan, proses pembuatan mars dan hymne yang menurut pihak eksekutif telah ada dan harus dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga tidaklah dilakukan secara procedural. "Kami menemukan poin anggaran untuk pembayaran utang pembuatan mars dan hymne. Padahal, kami tidak pernah tahu kapan mars dan hymne ini dibuat. Olehnya kami menolak untuk mengkomodir anggaran untuk proses pembayaran tersebut," tegas Latbual dalam proses pembahasan KUA dan PPAS yang berlangsung sejak pekan kemarin hingga Senin (2/10) di ruang Aula Kantor Bupati Bursel . Latbual mengaku, selama ini tidak pernah ada proses sayembara ataupun pembahasan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif terkait pembuatan mars dan hymne Kabupaten Bursel tersebut, tetapi pihaknya kaget ketika Pemda Bursel harus melakukan pembayaran hutang pembuatan mars dan hymne. "Kalaupun itu ada, proses dan prosedural untuk melahirkan mars dan hymne itu cacat secara hukum karena tidak prosedural. Sebab tidak pernah ada seminar, tidak pernah ada sayembara dan tidak pernah ada yang namanya pembahasan DPRD dan pemerintah daerah untuk melegalkan mars dan hymne itu," ungkapnya. Latbual mengaku tidak mempersoalkan besaran hutang yang harus dibayarkan sekitar Rp. 70-an juta tersebut. Tetapi yang terpenting ialah semua produk yang dilahirkan haruslah sesuai dengan prosedur serta legal. "Bukan soal biayanya, tetapi untuk melahirkan sesuatu atas nama Bursel harus dilakukan secara legal. Bukan sesuka hati orang per orang," cetusnya. Tak hanya melontarkan penolakan kepada pihak eksekutif yang turut dihadiri oleh Sekda Bursel Syahroel Pawa, Kepala Bappeda Kader Tuasama dan Kepala BPKD Iskandar Walla maupun pihak eksekutif yang hadir, tetapi Latbual selaku Ketua Fraksi PDIP juga memerintahkan kepada Ketua DPRD Bursel Arkilaus Solissa yang juga anggota Fraksi PDIP untuk tidak menanda tangani konsideran KUA dan PPAS tersebut jika item terkait mars dan hymne itu tak dihapuskan. Terkait perintah terebut, Ketua DPRD Kabupaten Bursel, Arkilaus Solissa pun secara spontan menyatakan penolakannya untuk tidak menandatangani KUA dan PPAS jika konsideran terkait pembayaran hutang mars dan hymne itu tak dihapuskan. Akhirnya, dalam pembahasan hingga Senin (2/10), pihak Badan Angaran Pemkab Bursel yang dipimpin oleh Sekda Bursel Syahroel Pawa pun akhirnya bersedia untuk mencoret konsideran tersebut. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, proses pembahasan KUA dan PPAS tersebut akhirnya di skors karena telah magrib dan akan dilanjutkan lagi pada Senin malam. (suaraburuselatan.com) | | BPH Migas akan Awasi Penerapan BBM Satu Harga di Maluku Posted: 03 Oct 2017 01:00 AM PDT  AMBON - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan pengawasan penerapan BBM satu harga sekaligus mengawal jenis BBM tertentu dan khusus agar dapat dinikmati seluruh masyarakat. "Kami akan melakukan pengawasan penerapan BBM satu harga serta mengawal jenis BBM tertentu dan khusus agar dapat dinikmati seluruh masyarakat dengan harga yang sama," kata Kepala BPH Migas M Fanshrulah Asa, di Desa Amanlatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (2/10).. Ia mengatakan, penyaluran BBM di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) bukanlah hal yang mudah, mengingat lokasi geografis dan transportasi angkutan umum yang tinggi, sehingga perlu tepat sasaran peruntukannya. BPH Migas juga mengemban amanah untuk mengawal agar jenis BBM tertentu dan khusus, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan harga yang sama. "Tidak boleh ada industri dan oknum yang menikmati Program BBM Satu Harga, jangan sampai ada hal-hal yang dapat mempersulit masyarakat yang membutuhkan BBM," ujarnya. Asa mengakui, selain memberikan penugasan baru kepada badan usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian pada lokasi tertentu. BPH migas juga melakukan penetapan kewajiban badan usaha penerima penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan jenis BBM tertentu (JBT) dan BBM jenis khusus pada lokasi tertentu (JBKP). Tugas lainnya adalah melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP. "Kami juga akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap badan usaha penerima penugasan yang akan melakukan pelanggaran atas kewajiban badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP," katanya pula. Dia menambahkan, sepanjang Oktober 2017 akan ada empat lembaga penyalur yang akan beroperasi, yaitu di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali; Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. (tribun-maluku.com) | | Deden Juhara Pimpin Upacara Penyambutan Personil Sat Brimobda Maluku dari Operasi Tinombala 2017 Posted: 03 Oct 2017 12:30 AM PDT  AMBON - Kapolda Maluku memimpin upacara penyambutan personil Sat Brimobda Maluku yang telah melaksanakan BKO di Sulawesi Tengah (Poso) dalam "Operasi Tinombala 2017" yang bertempat di Lapangan Upacara Polda Maluku Letkol Pol. (Purn) Chr. L. Tahapary Tantui Ambon. Senin (02/10/2017). Bertindak sebagai Irup dalam upacara ini adalah Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Deden Juhara dan Komandan Upacara Kompol Handri Wira Suryana S.Ik (Kaden B Pelopor Sat Brimobda Maluku). Dalam upacara ini turut hadir Waka Polda Maluku Brigjen Pol. Drs. Daniel Pasaribu, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Tri Soewandono, Dan Lanud Patimura Ambon Kolonel Pnb. Aldrin P. Mongan, S.T., M.Hum., Irwasda Maluku Kombes Pol. Drs. Sarono,MH, para Pejabat Utama Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku dan Istri dari Personil BKO Ops Tinombala. Upacara tersebut diawali dengan pelaporan dari Dan Up kepada Irup kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan Oleh Irup, kemudian pemberian penghargaan kepada 104 personil BKO Ops Tinombala yang diwakili oleh 3 personil Brimob yakni: 1. Iptu Ayub Patty, 2. Aiptu Andi Nasrulah, 3. Bharatu Andi Taufik. Adapun amanat Kapolda Maluku, dalam amanatnya Kapolda menjelaskan bahwa operasi tinombala 2017 ini bertujuan untuk menangkap kelompok teroris santoso. Operasi Tinombala dimulai pada tanggal 10 januari 2017 dan merupakan kelanjutan dari operasi Camar Maleo IV. Operasi ini melibatkan sekitar 2.000 personel, baik itu dari personil Polri maupun TNI. Operasi Tinombala pada awalnya dijadwalkan selesai pada tanggal 9 maret 2016, tetapi operasi ini kemudian diperpanjang karena berbagai pertimbangan yang bersifat situasional, terutama "Melumpuhkan terorisme yang dapat membahayakan stabilitas keamanan dalam negeri". Hal ini dapat kita lihat dengan adanya beberapa pencapaian selama pelaksanaan operasi tinombala 20117, antara lain: 1. Berhasil dilumpuhkannya 2 (dua) DPO atas nama Barok dan Asgar, keduannya dilumpuhkan dengan sangat terpaksa ditembak dan karena melakukan perlawanan saat terjadi kontak senjata dengan satgas operasi tinombala 2017. 2. Berhasil menjaga stabilitas keamanan diareal tugas yaitu sektor 2/Bravo yang terdiri dari 11 (sebelas) pos, antara lain: 1. Kalora,2.B, 2. Kawande,3.B. 3. Mauro,4.B. 4. Gayatri,5.B. 5. Kilo tri mulya,6.B. 6. Kilo 8 atas ,7.B, 7. Uearulu,8.B. 8. Uelempe,9.B. 9. Kampung Maros,10.B. 10. Taman Jeka,11.B, dan 11. TSM Pinedapa. Lanjut, 3. Berhasil membangun citra polri bernilai positif, salah satunya yaitu kegiatan bakti social atau kemanusiaan seperti ikut membantu kelancaran pembangunan pura, memberikan pelajaran peraturan baris-berbaris di sekolah-sekolah, serta 4. Tetap menjaga soliditas, solidaritas dan sinergitas bersama satuan pengamanan lainnya, salah satunya dengan satuan TNI yang juga bergabung dalam satgas operasi tinombala. (poldamaluku) | | Kodim 1504 Beri Bantuan ke Para Istri Mantan Penari Cakalele dari Desa Aboru Posted: 03 Oct 2017 12:00 AM PDT  AMBON - Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Roynald Sumendap menyerahkan bantuan sosial kepada istri-istri mantan penari cakalele yang berasal dari Negeri (desa) Aboru, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon berupa sembako, etalase, minyak tanah dan bensin untuk keperluan berjualan. Bantuan diterima oleh tiga orang ibu yang mewakili para istri mantan penari cakalele tersebut di Ambon, (28/09) kemarin, mereka adalah Martha Sinay, Yohana Saija dan Oci Malawau.. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga selama suami masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik di Ambon, Maluku maupun di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Para penari cakalele yang ditahan di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah di antaranya Abner Litamahuputty, John Markus, Romanus Batseran, Yohanis Saiya, Jordan Saiya. Sedangkan John Teterissa dan Daniel Malawau ditahan di Lapas Ambon. Mereka dihukum 10 sampai 20 tahun penjara karena menari cakalele sambil membawa bendera RMS di Lapangan Merdeka Ambon pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Juni 2007. Sebagian besar dari penari cakalele tersebut divonis makar dengan pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pengadilan Negeri Ambon. Dandim 1504/Ambon menjelaskan, pemberian bantuan tersebut merupakan representasi hadirnya TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap warganya. Apalagi, lanjut Dandim 1504/Ambon, Pangdam XVI/Pattimura telah memberi arahan agar pendekatan terhadap Istri Mantan Penari Cakalele dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Seperti yang baru-baru ini di berikan kepada Masyarakat eks narapidana yang ada di Kudamati. Letkol Inf Roynald Sumendap menambahkan, Pangdam XVI/Pattimura memiliki harapan yang besar kepada para Mantan Penari Cakalele agar dapat melanjutkan hidup di tengah masyarakat. Pangdam XVI/Pattimura juga berharap mereka bisa hidup mandiri, berdaya saing serta yang terpenting anak-anak mereka dapat bersekolah dan berprestasi mengharumkan bangsa. Istri dari Bpk Jhon Teterissa penari cakalele di Lapangan Merdeka Ambon, pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) bulan Juni 2007 lalu, Ibu Marta Sinay mengungkapkan dirinya mewakili masyarakat Aboru mengucapkan banyak-banyak kasih kepada Bapak Pangdam XVI/Pattimura, atas perhatian dan bantuan yang diberikan, lewat bantuan tersebut nantinya akan dikembangakan sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepannya, baru kali ini mereka mendapat perhatian dan bantuan karena selama ini tidak pernah ada perhatian dari pihak manapun. "Selama ini tidak ada bantuan dari pihak lain terutama dari Pemda dan baru kali ini kami mendapat bantuan dari Bapak Pangdam XVI/Pattimura, semoga lewat bantuan dan perhatian dari Bapak Pangdam XVI/PTM kepada kami, kedepannya tidak ada lagi yang berpikiran aneh-aneh", Ujar Teterissa. (Pendam16) | | Doni Monardo Apresiasi Prestasi Prajurit dalam Lomba Peleton Tangkas Posted: 02 Oct 2017 11:43 PM PDT  AMBON – Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo saat memberikan jam pimpinan kepada seluruh Prajurit dan PNS Kodam XVI/Ptm, mengatakan Prestasi luar biasa dari prajurit Kodam Pattimura dalam meraih juara 1 lomba Peleton Tangkas pertama kali selama penyelenggaraannya, telah mengantar prajurit Kodam Pattimuran menuju peleton satgas PBB. Prestasi tersebut tidak terhenti sampai disitu saja, namun Kodam terus menunjukan kiprahnya dalam setiap pertandingan dengan meraih peringkat 5 Lomba tembak pistol piala Kasad, Peringkat 3 Bela Diri Young Modo, dan Peringkat 5 Kejuaraan Karate yang hanya kalah unggul dari atlit Nasional. Pangdam juga menjelaskan, dalam waktu dekat kita akan memperingati hari Kesaktian Pancasila atas penghianatan G 30S/PKI dimana kekejaman PKI yang ingin menggantikan idiologi Pancasila menjadi ideologi Komunis. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh prajurit untuk terus waspada dalam mengantisipasi akan adanya paham komunis. Jam pimpinan yang juga dihadiri oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Deden Juhara, Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Tri Suwandono, Wakapolda Maluku, Danrem 151/Bny kol inf Christian Kurnianto , Para Pa Ahli, Pa LO AU dan AL, Danrindam Kol inf Aswardi, Wadan Rindam Kol inf Alfi Sahri, Para Asisten, Kabalak dan Dansat Jajaran Kodam XVI/ Pattimura serta Personil kodam XVI/Pattimura, personil Lantamal IX Ambon, Personil Lanud Pattimura, anggota Polda Maluku, dan PNS jajaran Kodam XVI/Pattimura dengan Jumlah kurang lebih 2000 personil tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Indoor kediaman Pangdam XVI/Pattimura Air Salobar, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Jam pimpinan tersebut diawali dengan pengarahan Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Tri Suwandono, mengatakan Prajurit Kodam XVI/Ptm mempunyai militansi yang tinggi yang terbukti berhasil meraih juara pada beberapa perlombaan di beberapa ivent antar Kodam walaupun terbatasnya sarana dan prasarana di kodam XVI/Ptm, serta mampu menjalin hubungan baik dengan instansi lain, sehingga hal ini perlu dipertahankan. Selanjutnya, jam pimpinan tersebut dilanjutkan dengan pengarahan Irdam XVI/Pattimura, Asren Kasdam XVI/pattimura, Asintel Kasdam XVI/Pattimura, Asop Kasdam XVI/Pattimura, Aslog Kasdam XVI/Pattimura, Aster Kasdam XVI/Pattimura, Danridam XVI/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Kapaldam XVI/Pattimura, Kakumdam XVI/Pattimura dan Kakesdam XVI/Pattimura, tentang hal – hal menonjol diwilayah Kodam XVI/Pattimura sesuai bidang masing – masing. Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Deden Juhara juga turut memberikan pengarahan diselah kegiatan tersebut. Beliau menyampaikan kebijakana Polda Maluku dalam membangun Maluku tidak akan berjalan tanpa ada kerja sama yang solid antara TNI dan Polri. Banyak hal yang membutuhkan kerja sama antar TNI - Polri misalnya penanganan radikalisme, pengamanan pulau- pulau terluar, pengamanan konflik sosial, dan penanggulangan bencana di Maluku. Wadan Lantamal IX Ambon Kolonel ( Mar) Joko Supriyanto yang juga memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut mengucapakan Selamat kepada Pangdam XVI/Pattimura karena berhasil menjuarai lomba menembak eksekutif. Lebih lanjut beliau mengatakan, Selama 7 bulan menjabat di Maluku tidak pernah menerima laporan konflik, hal ini terlihat dari sorot mata para prajurit yang memancarkan sinar perdamaian. Dengan demikian beliau mengajak seluruh prajurit untuk bersama-sama menjadikan Maluku ini lebih indah. Dalam kegiatan tersebut juga ikut hadir seorang motivator, Dr. Aqua Dwipayana. Beliau mengatakan, Sebelumnya Kodam Pattimura tidak pernah diperhitungkan dalam perlombaan Ton tangkas namun atas semangat Pangdam yang mengatakan tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika ada kemauan, maka Pattimura bisa menjuarai lomba tersebut. Maluku yang dulu terkenal dengan perkelahian antar kampung dan minuman keras kini sudah berubah, dimana saat ini Maluku sudah menjadi tempat belajar bukan hanya untuk prajurit dan orang Indonesia sendiri melainkan beberapa atase pertahanan dari negara lain yang datang belajar dan mambawa pulang ilmu dari Maluku ke negaranya. Diselah jam Pimpinan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Prajurit yang berprestasi. Jam pimpinan selalu diberikan tiap bulan sebagai sarana silaturahmi antara pimpinan dengan anggota. (Pendam16) | | Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kaji Pembudidayaan Ikan Lele Posted: 02 Oct 2017 11:30 PM PDT  SAUMLAKI - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Venantius Batlayeri menyatakan, salah satu program unggulannya di tahun ini adalah melakukan kaji terap pembenihan dan pembesaran ikan lele. Pasalnya, ikan lele memiliki sejumlah keunggulan untuk diterapkan bagi masyarakat di daerah itu, meskipun sebagian besar wilayah MTB terdiri dari perairan dan cocok diberlakukan program perikanan tangkap. "Masyarakat membutuhkan stimulan, dimana perlu ada kegiatan-kegiatan atau teknologi anjuran yang kita baca dari kemampuan masyarakat untuk bisa menngadopsinya secara pasti," urainya di Saumlaki, Sabtu (30/9). Menurut Batlayeri, ada sejumlah alasan yang mendasari dilaksanakannya program tersebut yakni sebagai bentuk dukungan bagi tersedianya konsumsi ikan jangka panjang sebagaimana yang sudah diterapkan oleh sejumlah Negara berkembang, termasuk beberapa daerah di Indonesia. "Kalau dengan intensitas pemanfaatan sumber daya ikan yang begitu tinggi dan semakin tinggi saat ini maka saya pastikan sepuluh tahun mendatang kita sudah sulit mendapat ikan di laut, apalagi jenis ikan tertentu yang proses reproduksinya sangat terbatas dibandingkan dengan ikan-ikan permukaan yang dalam skoling besar seperti momar, tuna, cakalang, puri dan lain-lain. Sementara ikan dasar ini proses reproduksinya rendah dan cepat habis," lanjutnya. Budidaya ikan lele dinilai sangat mudah karena ikan lele termasuk hewan berdaya tahan hidup yang sangat tinggi dan bisa beradaptasi di air yang baik maupun yang kualitasnya buruk, serta proses pengelolaannya menggunakan teknologi yang bisa diperbaharui. Untuk itu, pekan lalu pihaknya mengintegrasikan program tersebut dengan pihak Badan Pelatihan Perikanan Ambon untuk melakukan pelatihan bagi 30 pembudidaya dari sejumlah desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian dan Nirunmas sebagai calon penerima bantuan itu. "Dalam pelatihan itu kita ajar calon pembudidaya untuk mengetahui bagaimana cara pemeliharaan seperti memberikan makan, mencegah dan mengatasi penyakit, mengelola kolam, dan menyediakan makanan buatan" tandas Batlayeri. Sebelum program tersebut dilaksanakan, pihaknya telah mengirim dua orang staf untuk mengikuti magang di Situbondo, Jawa Timur dan telah kembali membawa induk ikan yang saat ini telah memija, sehingga jutaan bibit ikan lele siap untuk didistribusikan kepada para pembudidaya. "Saat ini Balai Benih Ikan di Desa Wowonda, kecamatan Tanimbar Selatan kita fungsikan untuk memelihara bibit ikan lele, meskipun sejumlah fasilitasnya masih rusak dan perlu diperbaiki tahun depan,"tambahnya. Karena belum tersedia anggaran yang cukup untuk menyukseskan program tersebut maka Batlayeri memastikan pada 2018 mendatang, program budidaya ikan lele akan diserahkan dalam jumlah yang banyak kepada masyarakat di wilayah itu untuk di budi daya. (dharapos.com) | | Pengadilan Negeri Gelar Sidang Pembunuhan Anwar Alimudin di Namrole Posted: 02 Oct 2017 11:30 PM PDT  AMBON - Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (3/10/2017) menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan di Namrole, Kabupaten Buru Selatan atas terdakwa Tamrin Ode alias Tamrin terhadap korban Anwar Alimudin. Ketua majelis hakim PN setempat, Syamsudin La Hasan didampingi Jenny Tulak dan Felix Rony Wuisan selaku hakim anggota membuka persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Namlea, Weny Reimasira dan Manatche Situmorang. Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan pada tanggal 24 Mei 2017 lalu terdakwa terlibat cekcok mulut dengan korban gara-gara batas tanah dan membiasnya air hujan dari rumah korban yang mengotori dinding rumah terdakwa serta terjadi genangan air di teras rumah terdakwa. "Terdakwa yang saat itu sekitar pukul 15.00 WIT yang sedang bekerja di bengkelnya di depan rumah terlibat cekcok mulut dan mengundang korban untuk berkelahi," kata jaksa. Korban yangjuga tersulut emosi memenuhi undangan duel terdakwa dan mengejarnya dengan spotong pipa besi sehingga terdakwa langsung lari masuk rumah dan mengambil sebilah parang yang panjangnya sekitar 55 centi meter dan lebar 3,4 Cm untuk mengejar korban. Menurut JPU, perkelahian ini sempat dilerai oleh saksi Lasu Kondowasa alias Bapa Su sehingga perkelahian tersebut jadi reda. Namun perbuatan terdakwa yang mengejar korban dengan sebilah parang tidak diterima sehingga saksi Awaludin Alimudin dan Anwar Alimudin mendatangi Kantor Polsek Wamsisil untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak Polsek yang menanggapi laporan tersebut mengirimkan dua petugasnya yakni saksi Fahmi Oran dan Muhammad Gusti Tanasy untuk mendatangi terdakwa di rumahnya dengan maksud menyelesaikan persoalan tersebut. Namun ketika polisi sedang memanggil terdakwa di depan rumahnya, yang bersangkutan keluar melalui pintu belakang sambil membawa sebilah parang dan mendatangi korban kemudian memotongnya hingga tewas. Akibat perbnuatan terdakwa yang terencana ini, JPU menjeratnya melanggar pasal 338 KUH Pidana tentang penganiayaan dan pembenuhan yang mengakibatkan matinya korban. Atas pembacaan dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi Noke Pattirajawane selaku penasihat hukum menyatakan tidak melakukan eksepsi dan majelis hakim menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (beritamalukuonline.com) | | Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Artha Graha Dukung Kredit Usaha Rakyat di Maluku Posted: 02 Oct 2017 11:21 PM PDT  AMBON - Kebijakan pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) di Maluku. Empat bank pelaksana KUR yang mampu membiayai ribuan UMK di Maluku. Tercatat hingga Agustus 2017, sebanyak 27.340 debitur pengusaha di 11 kabupaten/kota se Maluku telah menikmati penyaluran kredit, dengan bunga sebesar 9 persen. "KUR telah mampu biayai pengusaha mikro dan kecil di Maluku dengan bungah hanya 9 persen dan baki debet penyaluran KUR sebesar Rp 408 miliar," kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Bambang Hermanto kepada wartawan dalam media update di Kantor OJK Maluku, Selasa (3/9). Baki debet adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur. Bambang menyebutkan, ada empat bank di Maluku yang membantu pengusaha mikro dan kecil menyalurkan KUR yakni, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Artha Graha. Ia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari bank-bank pelaksana KUR, jumlah debitur Agustus 2017 telah meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. "Pertumbuhan KUR yang signifikan tersebut diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga cukup baik dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,30 persen," kata Bambang. Sedangkan penyaluran KUR terbesar, kata Bambang, berada pada KUR Mikro yakni sebesar Rp. 279,69 Miliar atau 68,60 persen dari total penyaluran KUR. "Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus berlanjut guna pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku, selain itu juga pembiayaan oleh perbankan kepada sektor produktif merupakan motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan," kata Bambang. Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah menaikan target penyaluran KUR pertahun dari 100 triliun pada tahun 2016 menjadi 110 triliun pada 2017. "Dengan peningkatan target ini, penyaluran KUR di Maluku ini perlu menjadi perhatian serius dari seluruh pihak, terutama bank penyalur, pemerintah daerah dan instansi lainnya," terang Bambang. (terasmaluku.com) | | Badan Pusat Statistik (BPS) Nilai Ekspor Komoditas Provinsi Maluku Meningkat Tajam Posted: 02 Oct 2017 11:05 PM PDT  AMBON - Badan Pusat Statistik Maluku mencatat pada Agustus 2017 Provinsi Maluku kembali melakukan ekspor komoditas dengan nilai mencapai 3,38 ribu dolar Amerika Serikat. "Hal itu berbeda dengan keadaan bulan Juli 2017 di mana Maluku tidak melakukan ekspor sama sekali," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Dumangar Hutauruk di Ambon, seperti mengutip situs resmi Antara Selasa (3/10). Ia mengatakan Maluku juga pernah melakukan ekspor pada Agustus 2016, dengan nilai 1,86 ribu dolar Amerika Serikat. Dumangar mengatakan secara komulatif, nilai ekspor Provinsi Maluku Januari-Agustus 2017 mencapai 18,51 juta dolar Amerika Serikat atau menurun 33,86 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016. Selama periode Januari-Agustus 2017 negara tujuan ekspor Maluku adalah Malaysia, Hongkong, Amerika Serikat, Thailand, Kenya, Sri Langka, dan Timor leste. Ekspor terbesar menuju Malaysia dengan nilai 17,61 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspor ke Timor leste merupakan kegiatan perdagangan lintas batas laut antarnegara. Total nilai ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor dari pelabuhan luar Maluku pada Agustus 2017 mencapai 5,53 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 112,58 persen dibandingkan dengan pada Juli 2017. Secara komulatif nilai ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor dari pelabuhan luar Maluku pada Januari-Agustus 2017 mencapai 32,15 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 111,86 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016. Dumangar menambahkan, selama periode Januari-Agustus 2017 ekspor Maluku tersebar melalui beberapa pelabuhan ekspor Maluku, di mana ekspor terbesar melalui Pelabuhan Bula, dengan nilai mencapai 17,61 juta dolar Amerika Serikat, Pelabuhan Dobo dengan nilai 0,42 juta dolar Amerika Serikat, Pelabuhan Yos Soedarso Ambon dengan nilai 0,27 juta dolar Amerika Serikat, Pelabuhan Tual dengan nilai 0,20 juta dolar Amerika Serikat, dan Pelabuhan Lirang dengan nilai 5,99 ribu dolar Amerika Serikat. (antaranews.com) | | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual Gelar Sosialisasi Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Posted: 02 Oct 2017 10:49 PM PDT  TUAL - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Tual menggelar sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta pemilihan umum 2019. "Sosialisasi merupakan kewajiban KPU, karena besok ini sudah mulai pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu 2019," Kata Ketua KPU KotaTual, Ibrahim Faqih, di Tual, Senin (2/10). Dijelaskan, sosialisasi yang digelar melibatkan peserta dari partai politik yang di kota Tual sebelum KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai tersebut. " KPU melakukan Sosialisasi kepada partai politik yang ada di kota Tual sebelum KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik," ungkapnya. Dirinya sangat mengapresiasi kepada partai politik yang telah menghadiri undangan KPU dalam rangka mengikuti sosialisasi tersebut. Ditambahkan, sesuai amanat UU Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan PKPU nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik, maka KPU diwajibkan melaksanakan sosialisasi tersebut. "Dasar KPU melakukan kegiatan ini, sesuai UU Tanun 2017 tentang pemilihan umum dan PKPU nomor 11 Tahun 2017 tentang verifikasi partai politik," terang Faqih. Pantauan di Hotel Anugerah Tual. Sosialisasi dibuka oleh Ketua KPU Kota Tual, Ibrahim Faqih dan dilanjutkan dengan pembawa materi dari kepala Kesbangpol Kota Tual,Ismet Kabalmay, dengan peserta dari perwakilan Partai Politik, unsur Akademisi. (tribun-maluku.com) | | Natsir Thaib Akui Kemendagri akan Selesaikan Status Enam Desa Sengketa antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat Posted: 02 Oct 2017 10:33 PM PDT  SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara M Natsir Thaib mengaku, dalam waktu dekat tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal turun menyelesaian status enam desa yang disengketakan Pemerintah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Wagub berharap, masyarakat bersabar, dan pemerintah dua kabupaten bisa menahan diri dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat menyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Saya mengikuti pertemuan dengan Dirjen Tata Batas bersama Biro Pemerintahan, hasilnya dalam waktu dekat enam desa akan diselesaikan Kemendagri," ujarnya, Senin (2/10). Wagub menjelaskan, rombangan Bupati Halbar dihujani batu beberapa waktu lalu itu ada kaitannya dengan wilayah enam desa. Namun pemerintah daerah tetap komitemen selama proses penyelesaian berlangsung, dua Kabupaten Halut-Halbar tidak melakukan aktifitas yang berpotensi memunculkan konflik. "Kita berharap dua kabupaten bersabar, karena dalam waktu dekat tim Kemendagri akan turun menyelesaikannya," pintanya. Sementara Sekertaris Komisi III Sahril Tahri mengatakan, gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengumbar janji dan tidak mensosialisasikan menyelesaikan tapal batas enam desa bakal menjadi bom waktu pada pemilihan gubernur 2018. Sebab, wilayah enam desa sebagian mempertahan masuk Halbar dan sebagian pertahankan wilayah Halut. "Ini tidak ada sosialisasi Pemerintah Provinsi, maka akan menjadi bom waktu pada Pilgub 2018," katanya. Sahril memaparkan, wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk berbatasan Halut dan Halbar. Sebelumya dijanjikan gubernur Abdul Ghani Kasuba saat calon gubernur tahun 2013 menyatakan akan menyelesaikan dalam 100 hari kerja. Faktanya, sampai kini nasibnya terkatung-katung. "Ini bukan seratus hari, tapi sudah beribu hari, gubernur tidak turun sosialisasi. Kalau gubernur turun masyarakat tidak lagi menerimanya," ujarnya. Dikatakannya, AGK memang gubernur yang suka mengumbar janji, apabila tidak mampu menyelesaikan jangan memberikan harapan kepada masyarakat. "Tidak memberikan statement yang tidak mampu dilaksanakan. Sesui aturan Mendagri, wilayah enam desa masuk Halmahera Utara, namun Pemprov tidak melakukan sosialisasi. Ini sangat menyiksakan masyarakat enam desa," tegasnya. Sebagai anggota DPRD Dapil Halut, Sahril menyesalkan sikap gubenur karena sudah berulang kali berjanji namun kemudian mengingkari. "Apabila tidak disosialisasi, maka wilayah enam desa akan jadi bom waktu Pilgub 2018. (taliabuposonline.com) | | Kodam Pattimura Gelar Upacara Peringati Hari Kesaktian Pancasila Posted: 02 Oct 2017 10:30 PM PDT  AMBON - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2017, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Tri Soewandono selaku inspektur upacara, memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Minggu (01/10) , yang berlangsung di Lapangan Makodam, Ambon. Upacara peringatan hari Kesaktia Pancasila diikuti oleh Seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Kodam XVI/Pattimura. Upacara berlangsung tertib dan khidmat. Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan teks Pancasila yang dikuti seluruh peserta upacara. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena bukan hanya karena TNI tetapi berkat kewaspadaan dan daya juang seluruh rakyat Indonesia atas pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila dapat ditumpas dan digagalkan. Hari itu adalah hari dimana Indonesia telah mempertahankan ideologinya. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan oleh pemerintah untuk menanamkan pesan di hati seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya Pancasila, sebagai ideologi negara tidak akan pernah tergantikan oleh paham apapun di Bumi Pertiwi, setelah sebelumnya terjadi upaya penggantian ideologi negara yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari peran Komando Strategis Angkata Darat (Kostrad) yang pada saat itu dipimpin oleh Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto yang telah berhasil menumpas gerakan kontra revolusioner Partai Komunis Indonesia. Makna Peringatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila adalah bagaimana memperkokoh Pancasila sebagai sumber nilai jatidiri bangsa dan sebagai fondasi sekaligus acuan dalam mewujudkan indonesia yang adil, makmur dan sejahtera bersama tiga pilar serta konsensus nasional yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untukk bangsa Indonesia dan juga sudah tidak bisa ditawar lagi. Pancasila adalah ideologi yang tidak akan lekang oleh zaman dan juga masih akan tetap relevan hingga kapanpun di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pendam16) | | Layanan Komunikasi di Saumlaki Memburuk, Thom Charles Jhon Tanago Gugat Telkomsel Posted: 02 Oct 2017 10:11 PM PDT  SAUMLAKI - Thom Charles Jhon Tanago, salah satu pengguna layanan Telkomsel di Kota Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) akhirnya mengajukan gugatan terhadap manajemen Telkomsel ke markas Kepolisian Resort setempat, Senin (25/9). Laporan tersebut didasari kekesalannya dengan layanan Telkomsel yang kian memburuk dan merugikan dirinya selaku pelanggan. "Sejak Telkomsel berdiri di Maluku dan Papua, saya sudah menikmati fasilitas itu tetapi makin hari makin lama fasilitas itu semakin buruk. Misalnya saat kita telpon tiba-tiba putus namun pulsanya masih terus terpotong hingga beberapa menit kemudian, suaranya hilang tetapi pulsanya jalan terus tiba-tiba sambung lagi beberapa menit kemudian, dan berbagai pelanggaran lain. Tidak masalah kalau hanya sekali, atau dua kali tetapi kalau sering terjadi gimana," bebernya kepada media ini, Rabu (27/9). Selain itu, ada sejumlah persoalan lain yang dirasakan dan diyakininya sama persis dengan yang dirasakan oleh seluruh pelanggan Telkomsel di wilayah itu seperti terkadang saat proses telepon berlangsung hanya terdengar bunyi kresek seperti gerakan robot, hingga persoalan raibnya pulsa yang diduga kuat hasil permainan sistem jaringan Telkomsel. "Saya punya paket data ada 40 GB dipotong 8 GB. Bukan masalah pemotongannya tetapi 'dirampok' ini adalah hal yang luar biasa dan ini yang sudah saya laporkan ke Polres. Jualan produk Telkomsel ini tidak bermutu dan merugikan. Saya merasa diputar-putar oleh costumer servicenya maka saya harus gugat," tegasnya. Gugatan yang telah dilayangkan ke Polres MTB, menurut Thom, merujuk pada UU tentang perlindungan konsumen, dan akan dilanjutkan dengan pengajuan somasi ke pihak manajemen Telkomsel. Ia menyatakan pula bahwa setelah gugatan itu dilayangkan, dirinya akan mengajak masyarakat di wilayah MTB teristimewa pengguna layanan Telkomsel untuk ikut mendukung proses hukum positif. Selain itu juga, mendukung upaya proses hukum adat bagi pihak Telkomsel dengan cara melakukan sasi adat atau sweri pada seluruh fasilitas layanan Telkomsel sebagai jaminan agar bertanggung jawab terhadap perlakuan tak adil yang telah dilakukan kepada masyarakat di MTB selama ini. "Soal terbatasnya infrastruktur Telkomsel itu urusan internal mereka. Kalau sudah menjual layanan produk maka kualitas layanan itulah yang mesti dijaga, dalam prinsip dagang itu pelayanan nomor satu, setelah itu kepercayaan dan dua ini harus dijaga. Setiap kali mereka hanya bisa katakan permintaan maaf tetapi tidak berimbang dong, kita kan beli produknya pake uang," tegasnya. Untuk melengkapi materi gugatan, dirinya akan melakukan analisa tentang berapa banyak kerugian seluruh masyarakat di MTB, Maluku dan Papua, karena tarif atau biaya pulsa untuk kedua wilayah tersebut tidak sama dengan yang terjadi di daerah lain. Selain proses hukum, Thom mengaku telah membuat surat terbuka kepada Presiden dan Menteri Kominfo melalui medsos, sembari berharap agar Presiden menindaklanjutinya. Sebagai anak perusahaan milik Negara yakni PT.Telkom, Presiden diminta mengevaluasi sistem layanan Telkomsel dan bila perlu melakukan pergantian pimpinan pada perusahaan tersebut dengan pimpinan yang jujur dan adil bagi masyarakat. Selain itu, Presiden diundang ke wilayah MTB untuk melihat langsung kondisi masyarakat pengguna layanan Telkomsel yang kualitasnya berbeda dengan layanan Telkomsel di daerah lain, padahal MTB sebagai serambi depan NKRI karena berbatasan dengan Negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste. "Saya sudah mencoba meminta pertanggungjawaban dari pihak Telkomsel di Saumlaki, tetapi pada saat saya datang, tak ada satupun yang mengaku sebagai bagian dari manajemen Telkomsel. Itu berarti tidak ada orang Telkomsel di Saumlaki. Jadi kita lawan sesuatu sosok yang tidak terlihat," kembali kecamnya. Thom juga berharap agar proses hukum ini juga didukung oleh Pemerintah daerah setempat, sehingga ke depan ada peningkatan perbaikan layanan Telkomsel kepada masyarakat. "Kita nggak minta lebih kok, minimal itu transfer pulsa kembalikan sesuai kerugian kami atau kita telfonan gratis (free call) selama lima tahun aja," tukasnya. Terkait itu, Wakil Bupati MTB Agustinus Utuwaly yang ditemui di ruang kerjanya menyatakan bahwa persoalan layanan Telkomsel yang kurang baik tersebut bukan hanya terjadi di wilayah MTB melainkan hal yang sama juga terjadi di daerah lain, dengan demikian hendaknya dipahami sebagai persoalan yang mesti didorong untuk ada peningkatan. "Ini karena terjadi gangguan satelit dan bukan hanya terjadi di MTB saja. Persoalan yang sama misalnya juga dirasakan oleh sejumlah bank dan untuk itu kami telah menyiapkan data-data ini untuk dilaporkan kepada Presiden dalam waktu dekat agar perlu ada penambahan BTS di MTB," sambungnya. Meski demikian, Agustinus mengaku tak bermaksud membatalkan niat pelanggan untuk menuntut haknya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (dharapos.com) | | Deden Juhara Buka Wasrik Itwasda II Polda Maluku 2017 Posted: 02 Oct 2017 10:03 PM PDT  AMBON - Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Deden Juhara yang didampingi Waka Polda Maluku Brigjen Pol. Drs. Daniel Pasaribu dan Irwasda Maluku Kombes Pol. Drs. Sarono,MH membuka taklimat awal Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) tahap II tahun 2017 aspek pelaksanaan dan pengendalian yang bertempat di Rupattama Polda Maluku, Senin pafi (02/10/2017). Usai pembukaan oleh Kapolda, dilanjutkan dengan pendalaman oleh tim wasrik, pada hari pertama wasrik itwasda tahap ll pada pelaksanaan dan pengendalian ini, tim pemeriksa atau parik itwasda melaksanakan pemeriksaan terhadap satker atau fungsi yang ada di Polda Maluku. Direncanakan pada hari selanjutnya tim wasrik itwasda maluku ini akan melaksanakan pemeriksaan ke seluruh Polres jajaran yang ada di Polda Maluku, tim pemeriksa itwasda maluku ini terdiri dari dua Irbid yaitu Irbid Ops dan Irbid Bin, masing-masing Irbid dan parik melaksanakan pemeriksaan sesuai bidangnya. Bid Humas Polda Maluku mendapat giliran pemeriksaan pada hari pertama, pada giat pemeriksaan ini staf dan renmin humas didampingi langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku AKBP Abner Richard Tatuh. Pada pemeriksaan terhadap satker Bid Humas ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang sangat prinsip atau temuan yang fatal. Tim pemeriksa atau parik itwasda hanya mengarahkan agar kekeliruan atau kesalahan admimistrasi yang sedikit bisa segera dibenahi sehingga tidak menjadi temuan pada saat wasrik itwasum polri nanti, Giat pemeriksaan wasrik itwasda maluku pada hari pertama ini berjalan dengan lancar dan aman hingga selesai.(poldamaluku) | | Abdul Gani Kasuba Dinilai Tidak Paham Visi Misi pada Uji Kelayakan di Partai Gerindra Posted: 02 Oct 2017 10:00 PM PDT  TERNATE - Akademisi Universitas Khairun Ternate, DR. Mukhtar Adam menilai, calon gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba (AGK) tak memahami dokumen visi misi yang disampaikan saat mengikuti fit and properties atau uji kelayakan dan kepatutan di partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Senin (2/10). Mukhtar menduga, visi misi yang dipresentasikan AGK tidak dipahami. Sebab dalam dokumen terdapat pembangunan dalam konteks sumber daya alam (SDA), malah AGK menanggapi dalam konteks sumber daya manusia (SDM). Staf pengajar fakultas Ekonomi Unkhair ini melihat, bahwa antara SDA dan SDM adalah dua hal yang berbeda dari perspektif dokumen dan jawaban AGK. Mukhtar mengatakan, kemungkinan orang yang menyusun visi misi juga tidak memahami isi pikiran AGK. "Atau AGK yang tidak konsisten dan antara dokumen dan jawaban yang berikan," katanya. Ota—panggilan Mukhtar Adam menduga, orang yang menulis visi misi tidak mewawancarai AGK secara mendalam. "Ini jelas, AGK lebih condong pada SDM, tidak sesuai dengan dokumen visi misi, karena lebih mengarah pada SDA," ujarnya. Mohtar menyarankan, AGK sebagai incumbant harus memiliki kelonggaran untuk mengakses data-data, lebih memahami dinamika pembangunan dan pemerintahan, sehingga AGK bisa menjawab tantangan saat ini. "Kalau AGK tidak memahami, tentu jawaban yang disampaikannya terkait dengan masalah-masalah Malut, harus lebih pada masalah aktual. Bukan menjawab masalah ilusinasi pembangunan yang sulit," tandasnya. Terpisah, staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Muhamaddiyah Maluku Utara, Helmi Alhadar menyesalkan, saat mengikuti fit and propertees di partai Gerindra, AGK mengikut sertakan PNS. Menurutnya, PNS sebagai pelayan masyarakat harus bersikap netral, dan tidak ikut mendampingi AGK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. "Hal ini akan menimbulkan kesan tidak netralnya AGK," kata Helmi. Kandidat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mengatakan, sebagai pelayanan masyarakat, PNS harus menjaga jarak dan prilaku-prilaku yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. "Ini yang perlu disadarai PNS. Karena dalam komunikasi, setiap prilaku menimbulkan penafsiran orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja," paparnya. "Kita tidak berkomunikasi karena setiap prilaku akan ditafsirkan orang lain. Ini mengganggu prsepsi persepsi masyarakat terhadap netralitas PNS," kata Helmi. Helmi berharap, PNS menjaga jarak dengan semua kandidat, baik AGK maupun kandidat lainnya. "Maksud menjaga jarak ini kedepan kita memiliki kualitas dan kenyamanan demokrasi," tegasnya. (taliabuposonline.com) | | Terindikasi Selewengkan Dana Desa, Warga Desa Ilpokil Akan Lapor Moses Mamau ke Polisi Posted: 02 Oct 2017 09:49 PM PDT  TIAKUR - Warga masyarakat Desa Ilpokil, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya berencana dalam waktu dekat akan melaporkan oknum Kepala Desa setempat, Moses Mamau ke pihak penegak hukum. Langkah ini di anggap sangat perlu dilakukan karena yang bersangkutan terindikasi melakukan penyelewengan atas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ilpokil tahun anggaran 2015 dan 2016 yang diperuntukan bagi pembangunan desa. Kepada Dhara Pos, salah satu anggota BPD Desa Ilpokil yang meminta namanya tidak dipublikasikan di Tiakur, mengaku sang kades tidak pernah terbuka terhadap pihaknya dalam hal ini BPD maupun masyarakat. "Yang bersangkutan ini tidak pernah terbuka kepada BPD maupun masyarakat setempat terkait berapa besar Dana Desa dan ADD Ilpokil pada 3 tahun terakhir ini, yakni 2015, 2016 dan 2017," herannya. Menurut pengakuan sumber, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya dari sumber resmi Pemerintahan, besaran DD dan ADD yang diperuntukkan bagi Ilpokil pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp300 juta lebih. "Sedangkan untuk tahun 2017 ini, sebesar Rp1,2 miliar," bebernya. Anehnya lagi, kata sumber, sebagai BPD, dirinya juga tidak pernah tahu terkait dengan pengelolaan dan peruntukan dana-dana tersebut. "Kan aneh pak wartawan, masa sudah tiga tahun anggaran ini kami sebagai BPD tidak pernah tahu sama sekali berapa besar dana desa dan ADD yang dikucurkan untuk desa Ilkopil," sesalnya. BPD juga, lanjut sumber, tidak pernah dilibatkan untuk duduk bersama kades guna membahas atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan program-program pembangunan desa ataupun pemberdayaan terhadap masyarakat. Lebih lanjut, jelas dia, pada 2016 lalu ada pembangunan 6 buah rumah warga yang informasinya di bangun dengan menggunakan dana desa. Padahal, salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap DD dan ADD. Namun kenyataannya, kebijakan-kebijakan kades jelas-jelas merugikan desa serta tidak berpihak kepada warga masyarakat. "Padahal setahu saya dalam mengesahkan dana desa dan segala program-program desa serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa harus ditandatangani oleh BPD dan disertai stempel atau cap, tetapi kenyataan yang terjadi di Desa ilpokil itu tidak pernah ada yang namanya pengesahan dari BPD," kembali bebernya. Sumber pun berani memastikan bahwa pemalsuan tanda tangan dan cap dari Ketua BPD setempat dilakukan oleh oknum kades. "Saya sangat yakin akan hal itu dan atas fakta-fakta itu saya bersama sebagian besar warga masyarakat Ilpokil berkomitmen untuk melaporkan kepala desa kami ke pihak penegak hukum," tegasnya. (dharapos.com) | | Dinas Sosial Buru Selatan dan Bank Mandiri Bantu 2003 Peserta Program Keluarga Harapan Posted: 02 Oct 2017 12:32 PM PDT  AMBON - Direncanakan hari Selasa besok (3/10/2017), Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan (Bursel) bersama pihak Bank Mandiri menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 2003 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran ini akan dilakukan secara simbolis berlangsung di Kantor Bupati. "Direncanakan besok pihak bank Mandiri datang menyalurkan bantuan PKH," ujar Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Rivai Bantam kepada wartawan di Kantor Bupati usai mengikuti upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila, Senin (2/7/2017). Kata Bantam, penyaluran akan dilakukan secara simbolis dan berlangsung di Kantor Bupati atau di kantor Desa Waenono. "Penyerahan secara simbolis oleh Bupati atau wakil bupati. Kalau tidak ada maka akan diserahkan secara simbolis oleh Sekda Syharoel Pawa," sebut Bantam. Dikatakan, setelah penyerahan secara simbolis selanjutnya oleh pihak Bank Mandiri dibantu oleh tenaga pendamping dari Dinas Sosial membagikan PKH ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bursel. Dirincikan, untuk Kecamatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 203 KPM dengan besar anggaran mencapai Rp61.454.239. PKH Kecamatan Waesama sebanyak 305 yang anggarannya mencapai Rp90.783.272. KPM untuk Kecamatan Ambalau 391 keluarga, besar penyaluran PKH sebesar Rp116.212.409. Untuk KPM di Kecamatan Leksula jumlah KPM 398 keluarga, dengan jumlah anggaran Rp117.287.427. KPM Kecamatan Kepala Madan 471 keluarga, jumlah anggaran Rp.141.729.060. Dan Kecamatan Fena Fafan 235 KPM, Rp.72.337.469. Jumlah KPM pada 6 Kecamatan sebut Bantam, sebanyak 2003 KPM PKH. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rivai Bantam, memintah kepada Bank Mandiri untuk segera menyalurkan bantuan PKH di Kabupaten Bursel. Dikatakan, ada sebanyak 2003 penerima PKH di Bursel dengan nilai anggaran sebesar Rp3 milyar lebih. "Untuk penyaluran bantuan PKH itu dengan Bank Mandiri, dari Kementerian kerjasama dengan Bank Mandiri untuk penyaluran," ujarnya. Namun menurutnya, di Kabupaten Bursel Bank Mandiri tak ada, sehingga pihaknya menyurati pihak Kementerian melalui Kordinator Wilayah (Korwil) PKH yang ada di Provinsi dan diteruskan ke Kementerian terkait, sampai saat ini belum ditindak lanjut sesuai permintaan pihaknya dari Bank Mandiri ke BRI. Setelah dikordinasikan ulang oleh Korwil Provinsi Maluku di Kementerian maka itu ditegaskan agar Bank Mandiri segera menyalurkan bantuan PKH. "Karena itu suda kontrak kerja, maka dalam sehari dua mereka (Bank Mandiri) sudah turun. Rencananya hari Sabtu kemarin, ditunda hari Senin ternyata juga tak ada. Lalu dibilang tunggu sampai mereka datang, mungkin minggu depan," jelas Bantam. Diketahui, penyaluran bantuan PKH pada tahun sebelumnya dilakukan oleh pihak Kantor Pos, namun setelah dilakukan pelelangan di Kementerian maka pihak Bank Mandiri yang mendapat penyaluran itu. "Untuk penyaluran PKH di Provinsi Maluku oleh Bank Mandiri. Di provinsi lain dari bank-bank yang lain juga salah satunya Bank Negara," ujarnya. Dikatakan, penyaluran PKH di Bursel sebanyak dua tahap, yaitu triwulan pertama, kedua dan ketiga satu tahap, nanti triwulan keempat tersendiri. Dana yang nantinya disalurkan sekitar Rp.3 milyar lebih. Dari jumlah penerima manfaat sebanyak 2003 KK yang penerima manfaat. "Ada beberapa kategori yang masuk dalam penerima program keluarga harapan yakni, ibu hamil, anak sekolah SD/SMP/SMA, instabilitas dan lanjut usia. Mereka itu yang mendapat bantuan PKH," tandasnya. (beritamalukuonline.com) | | Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, Nicodemus David Kecewa Tidak Dapat Temui Danny Missy Posted: 02 Oct 2017 12:30 PM PDT  JAILOLO-Wakil ketua DPRD Halmahera Barat, Nicodemus H. David, terpaksa pulang dengan kecewa. Nicodemus yang hendak menemui bupati, Danny Missy, Senin (2/10), tak diizinkan masuk ruang bupati. Padahal ia ke kantor bupati kapasitasnya wakil rakyat yang terhormat. Namun sespri sang bupati tak membolehkan masuk. Alasannya masih ada tamu. Padahal Nicodemus menunggu sejak pagi hingga sore. Selain kecewa, Nicodemus merasa dicuekin dan tak dihargai. Padahal DPRD dan bupati adalah mitra kerja. Ia menilai bupati Danny Missy tak menghargai unsur pimpinan DPRD sehingga mengijinkan masuk. "Foto saya wartawan, bahwa ketentuan pelayanan Bupati untuk umum jam 14.00 WIT. Sedangkan saat ini masih jam dinas, sehingga saya ingin ketemu tapi tak diijinkan. Apalagi saya ini unsur pimpinan DPRD Halbar," tegas Nikodemus R David yang didampingi sekretaris komisi I DPRD Atus Sandiang kepada wartawan depan ruangan bupati Halbar, Senin (2/10). Menurutnya, kedatangannya menemui bupati penting guna mempertanyakan tiga unsur pimpinan DPRD yang tak diundang setiap hajatan Pemkab Halbar. Kunjungan ke sekolah akibat gempa bumi dan penanaman jagung di desa Makaeling Jailolo Timur yang menimbulkan demonstrasi warga mengakibatkan sejumlah aset Pemkab Halbar seperti mobil dinas rusak amukan massa. "Ini sikap yang tak etis bagi seorang pimpinan (Bupati), yang enggan melayani tamu. Wakil rakyat saja begini, bagaimana rakyatnya," sesal Nicodemus. Nicodemus H David kesal karena tidak diberi kesempatan bertemu bupati Senin, 02 Oktober 2017. Padahal kedatangannya berkoordinasi terkait persoalan enam desa serta gempa bumi. Ia bahkan diminta antrian karena banyak tamu. Ia kesal karena jabatan yang diemban sebagai unsur pimpinan DPRD. Nicodemuis pada kesempatan itu meminta wartawan mempublikasi foto aktifitas pelayanan tamu oleh bupati yang tidak sesuai mekanisme. Sesuai aturan birokrasi, urusan dinas dan jam kerja harus didahulukan ketimbang tamu lain. "Saya mau koordinasi terkait Enam desa yang sebelumnya menjadi persoalan saat kunjungan Bupati dan rombongan, serta masalah gempa bumi yang menimpa Halbar. Kok seperti ini keadaanya, selaku unsur pimpinan DPRD saya menyesalkan," tegasnya. Menurutnya, Bupati Danny belakangan ini berulah, karena selain menciptakan kondisi enam desa bertambah rumit, juga membuat pernyataan liar dengan menuding DPRD dari berbagai sudut ketika ada kritikan terhadap langkah bupati. "So pigi (Pergi-Red) ke enam desa tidak pernah bilang-bilang DPRD. Nanti ada masalah baru salahkan DPRD saat ada dikritik. Ini sangat tidak etis." katanya. Ia berjanji akan mengfungsikan kewenangan selaku legislator untuk memanggil secara resmi Bupati Danny, agar menghadapi setiap persoalan tanpa harus koordinasi terlebih dahulu. Karena, DPRD dalam kritikan tidak lain hanya untuk kemajuan pembangunan Halbar yang lebih baik. Sementara Bupati Danny Missy mengakui ini hanya miskomunikasi. "Sebenarnya hanya miskomunikasi saat beliau (Nicodemus) mau ketemu saya, tapi belum sempat karena banyak tamu," kilah Danny Danny mengaku tidak mengetahui Wakil Ketua DPRD, ke kantor karena banyaknya tamu yang dilayani. Mungkin kelamaan antri menimbulkan kekesalan. "Yang jelas sekarang tidak ada lagi masalah karena beliau sudah datang bertemu saya dan menyampaikan maksud bersama ketua DPRD Halbar (Julinche D Baura." Papar Bupati. Meski tidak menyebut hasil komunikasi dengan Nicodemus, bupati mengaku telah menyampaikan maksud kunjungan tersebut. (taliabuposonline.com) | | 50 BTS Siap DIbangun di Kabupaten Kepulauan Aru Posted: 02 Oct 2017 12:29 PM PDT  DOBO - Dalam waktu dekat, sebanyak 50 unit Base Tranceiver Station (BTS) atau infrastruktur telekomunikasi siap dibangun di Kabupaten Kepulauan Aru. Pembangun BTS akan tersebar pada sembilan kecamatan di kabupaten julukan jargaria tersebut, antara lain kecamatan Aru Tengah, Aru Tengah Timur, Aru Utara Marlasi, Aru Utara Batuley, Aru Utara Sir-sir, Aru Selatan Timur, Aru Selatan Utara dan Kecamatan Aru Selatan Korpuy. "50 unit Base Tranceiver Station ini akan dibangun di sembilan kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, terkecuali di Kecamatan Aru Tengah Selatan, itu dipasang melalui bantuan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi RI," kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Aru, L. S. S. Hukom kepada Berita Maluku Online di Dobo, Senin (2/10/17). Hukom mengharapkan, bilamana sarana telekomunikasi ini telah dibangun supaya masyarakat di kabupaten ini memanfaatkan sarana tersebut dengan baik dan semestinya, supaya BTS tersebut selalu terjaga dan bisa dipergunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat. "Diharapkan adanya BTS yang nanti dibangun ini bisa dijaga dengan baik supaya masyarakat mempergunakannya tanpa ada kendala. Percuma jika pemerintah sudah fasilitasi tetapi belum ada kesadaran memelihara asset tersebut, kan sama saja. Jadi semua tergantung pengelolaan dan perawatan dari masyarakat sehingga semua bisa menikmati bantuan pemerintah ini," tandas Hukom. Menurutnya, dengan adanya pembangunan BTS dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulaua Aru dibawah kepemimpinan Bupati Johan Gonga dan wakilnya Muin Sogalrey sudah nenunjukkan kemampuan untuk berjuang menjawab permasalahan krusial yang diinginkan masyarakat Aru selama ini untuk keluar dari keterisolasian informasi dan komunikasi. "Indikator ketertinggalan suatu daerah salah satunya adalah sarana komunikasi, dengan demikian akan dibangunnya 50 unit BTS ini diharapkan mampu menjawab problem yang selama terjadi," ujarnya. (beritamalukuonline.com) | | Ahmad Hidayat Mus Akui Kantongi Tiket Calon Gubernur Maluku Utara dari Golkar Posted: 02 Oct 2017 12:23 PM PDT  TERNATE - Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia II DPP Partai Golkar Ahmad Hidayat Mus (AHM) mengaku sudah mengantongi tiket dukungan maju calon gubernur Maluku Utara. Tinggal menunggu waktu untuk mendeklarasikan diri. "(Hasil) silaturahmi dan komunikasi saya dengan pimpinan partai, mereka memberikan sinyal positif, saya terima kasih supportnya. Koordinasi antar mereka (partai-partai) berjalan, komunikasi saya dengan mereka terus berjalan sampai saat ini," ungkap AHM Senin (2/10). AHM memastikan tiketnya cukup untuk maju cagub. Apalagi dia mengaku mendapat dukungan masyarakat. "Pokoknya jumlah yang dibutuhkan sesuai persyaratan KPU untuk maju, Insyaallah cukup," katanya. AHM mengklaim ada lima partai politik yang bakal mengusungnya. Namun, hingga kini baru Partai Golkar. Selain Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKB dan PPP pun satu suara mengusungnya maju calon gubernur. "Dari partai Golkar itu tinggal beberapa partai, saya kira PDIP, Gerindra, Hanura, PKB dan PPP akan mendukung karena kebetulan kemarin saya sudah sama-sama dengan pimpinan partai ini, ketemu mereka katakan Insyaallah AHM," ungkapnya. Ia mengaku setelah mendapat rekomendasi lima partai tersebut, baru akan ditentukan calon wakil gubernur. Hingga kini AHM masih merahasiakan calon wakilnya dengan alasan masih dilakukan survey internal. "Tidak surprise lah kalau saya bilang sekarang. Tunggu hasil survey internal, siapa wakil saya ditentukan survey. Pilih calon wakil yang bisa bikin menang. Sementara sudah disurvey," imbuhnya. Setelah semuanya selesai baru akan menyusun jadwal deklarasi bersama kelima partai tersebut. "Setelah rekomendari, baru akan ditentukan jadwal deklarasi," pungkasnya. Apa kejutan yang akan diberikan AHM? Saat ini sudah empat bakal calon gubernur mendapatkan rekomendasi partai yakni AHM dari Golkar, petahana Abdul Gani Kasuba dari PKS, Burhan Abdurahman dari PKPI dan Rudy Erawan dari Nasdem. Sebelumnya, Partai Golkar Maluku Utara menargetkan bisa mendapatkan dukungan enam partai politik (parpol) untuk pencalonan Korbid PP Indonesia II DPP Partai Golkar Ahmad Hidayat Mus (AHM) di Pilgub 2018. "Kami sudah mendapat respon dukungan dari parpol untuk pencalonan AHM di Pilgub Maluku Utara, di antaranya PDIP, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan PPP," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Edy Langkara. Edy optimisme mendapatkan dukungan lima parpol bersama Golkar untuk mengusung AHM karena semua pengurus DPP membuka peluang merekomendasikan AHM maju Pilgub. Menurutnya, Golkar saat ini telah memiliki delapan kursi di DPRD, otomatis tinggal mendapatkan satu kursi untuk memenuhi persyaratan 15 persen bisa mencalonkan pasangan calon, apalagi AHM adalah calon tunggal dengan didukung survei dan elektabilitas yang tinggi. "Kami menargetkan Pilkada Maluku Utara diikuti sejumlah pasangan calon, sehingga AHM diuntungkan kalau calonnya lebih dari dua pasangan," kata bupati terpilih Halmahera Tengah ini. Dia mengungkapkan, elektabilitas dan popularitas AHM sangat tinggi, buktinya hasil survei yang dikantongi sejumlah parpol menempatkan mantan bupati dua periode Kepulauan Sula itu sulit ditandingi. Sementara ketua PDIP Maluku Utara Muhammad Senen berharap koalisi bersama Golkar mengusung bakal pasangan calon (balon) gubernur/wakil gubernur Maluku Utara yang akan bertarung di Pilkada 2018. "Memang, keinginan koalisi PDIP-Golkar ini bukan saja secara nasional tetapi hingga ke daerah," kata Muhammad. (taliabuposonline.com) | | Hendrata Thes Nilai Beberapa SKPD di Kepulauan Sula Belum Paham Tupoksi Posted: 02 Oct 2017 12:15 PM PDT  SANANA - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes menilai kantor UPTD Pengelola Pasar Basanohi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan dan Disperindagkop tidak memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Menurutnya, untuk menata pasar maka beberapa dinas ini harus rapat kordinasi sehingga tidak saling melempar tanggung jawab. "Saya lihat beberapa SKPD terkait kurang memahami tugas masing-masing. Seharusnya SKPD terkait membuat rakor menentukan program-program yang dilaksanakan," kata bupati Hendrata, Senin (2/10). Hendrata mengaku heran dengan kinerja pengelola pasar dibawah kendali BPPRD yang tidak mampu membenahi pasar. Selaku instansi mengelola pasar sudah harus mengetahui bangunan yang dibangun dan penempatan pedagang. :Jangan tiba saat tiba akal," sodok bupati. Ironisnya lanjut bupati, Dinas Perhubungan tidak tahu menata wilayah terminal. Padahal terminal merupakan wilayah kerja dinas perhubungan. "Saya bingung dengan dinas perhubungan, masya terminal tidak tahu dimana," ujarnya. Kedepan menurutnya, tak mau ada SKPD yang kerja tidak saling kordinasi, sehingga program yang menggunakan APBD tahun 2018 akan diasistensi dan diketahui Bupati."Kedepan program akan diasistensi dan saya selaku bupati harus mengetahui jangan asal main bangun," tegasnya. (taliabuposonline.com) | | Al Yasin Ali dan Soksi Ahmad Temui Edi Langkara dan Abdurrahim Odeyani Posted: 02 Oct 2017 12:13 PM PDT  WEDA - Polemik terkait Bupati Halmahera Tengah M.Al Yasin Ali enggan bertemu Bupati terpilih sudah usai. Senin, (2/10) bertempat di ruang kerja Bupati pertemuan antara Bupati M.Al Yasin Ali dan Wakil Bupati Soksi Hi.Ahmad dengan Bupati terpilih Edi Langkara dan Wakil Bupati Terpilih Abdurrahim Odeyani. Bupati terpilih Edi Langkara usai pertemuan mengatakan, pertemuan tersebut sebatas silturahmi menyamakan pandangan, visi terkait kesinambungan pembangunan di Halmahera Tengah dengan kebijakan baru yang akan ditempuh pada 2018 dalam wujud RPJMD maupun RKPD. "Pertemuan berjalan sangat harmonis, kami menerima dokumen perencanaan 2018 dari bupati Yasin sekalian memberikan dokumen perencanaan kami untuk dibuat penyesuain," jelas Bupati terpilih Edi Langkara di lantai II Kantor bupati. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini mengaku, kelanjutan pembangunan yang disampaikan Bupati Halteng saat ini yaitu, pembangunan Mesjid Raya, Jalan, Bandara Weda, Bandara Gebe, Bandara Tepeleo, dimana dalam RKPD Bupati dan Wakil Bupati Terpilih juga mengkafer perencanaan pembebasan lahan bandara tersebut, selain itu kebijakan strategis kata Elang sapaan Edi Langkara ini terkait dengan pembangunan Landmark di Kota Weda yang mana akan diintegrasikan dengan mesjid raya sebagai aikon. Menurutnya, pembangunan strategis lain adalah parawisata Goa Bokimoruru dan parawisata Nusliko dan Pulau-pulau kecil di Halmahera Tengah. Selain itu kawasan perdagangan di Wairoro, Weda Tengah, Patani Utara, Patani dan Benemo. Dikatakan setelah dipelajari kurang lebih sepuluh tahun dalam dokumen APBD belum mencapai Rp 20 miliar PAD. "Kita berfikir kedepan PAD harus diatas rata-rata dimana satu peirode pemerintahan dengan wakil bupati terpilih Abdurrahim Odeyani harus diatas Rp 40-50 miliar. Hubungan Bupati dan wakil Bupati terpilih dengan Bupati dan Wakil Bupati saat ini baik - baik saja, jadi masyarakat jangan khawati begitu pula SKPD saat ini," ujar Edi Langkara. Sementara Bupati Halteng M.Al Yasin Ali mengatakan, Permendagri 32 tahun 2017 harus sinkronkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi tidak mengurangi apa yang sudah dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati saat ini dimulai dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan musrenbang nasional sudah tuntas. "Kita sudah sampaikan sejumlah program bupati saat ini tinggal disesuaikan dengan program bupati terpilih," kata Yasin. Yasin berharap, sejumlah program yang dimasukkan Bupati dan wakil bupati terpilih sama dengan program yang diusulkan pemerintahan saat ini sehingga tidak lagi yang diganti-ganti. "Ganti seutuhnya tidak, yang ada kita sinkronisasi program saja," ujar Yasin. (taliabuposonline.com) | | Said Assagaff Serahkan Bantuan ke 2 SMK Ambon dan 1 SMK Langgur Posted: 02 Oct 2017 12:04 PM PDT  AMBON - Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff menyerahkan secara langsung menyerahkan bantuan kepada tiga sekolah, yakni SMK Negeri 3 Ambon, SMK Negeri 4 Ambon dan SMK Siwalima Langgur. Bantuan yang berasal dari United Tractor dan Dana Alokasi Khusus Khusus (DAK) penugasan 2017 ini, diserahkan disela-sela peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Maluku, Senin (2/10/2017), dan diterima langsung oleh masing-masing kepala sekolah selaku penerima bantuan. Bantuan yang diberikan United Tractor, berupa dua kendaraan single cabin, Komata Forklift kepada SMK Negeri 3 Ambon. Sedangkan bantuan yang berasal dari DAK penugasan 2017, berupa kendaraan Suzuki APV Pick Up PS 2017, yang diberikan kepada SMK Negeri 4 Ambon dan SMK Siwalima Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada wartawan, Gubernur hanya berharap kepada sekolah penerima bantuan dapat menjaga dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. "Bantuan yang diberikan harus dijaga dengan baik, dan pergunakan untuk kegiatan belajar di sekolah, bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi," tandasnya. (beritamalukuonline.com) | | Menteri Pertanian, Amran Sulaiman Ikuti Rakor Mengembalikan Kejayaan Rempah-Rempah Indonesia Posted: 02 Oct 2017 11:59 AM PDT  AMBON - Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman tiba di Ambon untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya rapat koordinasi dengan tema "Mengembalilakan Kejayaan Rempah-Rempah Indonesia." Kegiatan ini akan berlangsung di kantor Gubernur, Rabu 4 Oktober 2016. Menurut Kepala Bagia Humas, Biro Humas dan Protokol, Bobby Palapia kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (2/10/2017), pukul 20.35 WIT besok, Menteri Pertanian dan rombongan melandas di Bandara Internasional Pattimura Ambon dengan menggunakan pesawat Wings Air, dan disambut langsung oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dilanjutkan dengan makan malam diruang tunggu utama Pemda. Pukul 21.35 Menteri Pertanian didampinggi Gubernur dan rombongan dengan berkendaraan mobil menuju Swiss Bell Hotel. Keesokan harinya, lanjut Bobby, Rabu 4 Oktober, pukul 08.25, Menteri Pertanian dan rombongan tiba di kantor Gubernur, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan tema "Mengembalilakan Kejayaan Rempah-Rempah Indonesia", yang berlangsung di kantor Gubernur, sekaligus penyerahan bibit rempah-rempah. Setelah mengikuti rapat koordinasi, kata Bobby, Menteri Pertanian didampinggi Gubernur beserta rombongan makan siang di rumah makan Lateri Beach. Setelah itu, pukul 13.00 Menteri beserta rombongan menuju Bandara International Pattimura dan pukul 14.45 lepas lepas landas menggunakan pesawat reguler Garuda Indonesia. (beritamalukuonline.com) | |
NAMROLE - Jaksa diminta segera mengusut tuntas persoalan dugaan adanya tindak pidana korupsi realiasi Dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
NAMROLE - Pemda Buru Selatan, Senin (2/10), melaksanakan Upacara Peringati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati berlangsung hikmat.
PIRU - Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku menjadi lokasi ke-25 yang menerapkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.
BULA - Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesaktian Pancasila yang ke-72 di halaman Kantor Bupati Senin (2/10).
