Petrus Fatlolon Nilai Pernyataan Oknum Anggota DPR Maluku Menyesatkan

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon menilai pernyataan dari oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Maluku pada daerah pemilihan (Dapil) MTB dan Maluku Barat Daya (MBD) terkait jasa melobi beras dianggap dapat menyesatkan masyarakat di Kepulauan Tanimbar.

Diungkapkan berita yang menyatakan ada oknum anggota dewan yang berupaya keras agar Bulog Ambon dapat mengirim 70 ton beras ke Kota Saumlaki adalah berita yang sesat dan merupakan upaya menjatuhkan kinerja pemda dalam mengatasi krisis beras yang terjadi di Saumlaki, karena urusan beras sudah diatasi oleh Pemda MTB.

“Saya sedikit menyesal kenapa yang bersangkutan mengeluarkan statement seperti itu. Inikan punya makna ganda yang nanti oleh masyarakat bisa berpikir bahwa seolah-olah yang bersangkutan yang kirim. Seolah-olah pemda MTB itu tidak berbuat apa-apa, tidak peduli, tidak responsif terhadap kondisi kelangkaan beras di Kota Saumlaki. Ini patut saya klarifikasikan,” kata Bupati saat diwawancarai para awak media usai melantik 70 pejabat eselon II, III dan IV di Pendopo Bupati, Selasa (13/3).

Ia menyampaikan sesungguhnya pihaknyalah yang melakukan koordinasi melalui mekanisme pasar, menyurati secara resmi dan membayar melalui transfer Bank ke rekening Bulog Ambon. Serta menyurat resmi meminta bantuan 2 Kapal Perang (KRI) Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) melalui Danlanal Saumlaki untuk mengangkut 200 ton beras dari Ambon dan 300 ton beras dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Kota Saumlaki.

“Jadi yang bersangkutan tidak menyurati ke Bulog karena bukan kapasitasnya dan jika yang bersangkutan pesan, belum tentu juga Bulog kasih. Karena yang berhak memesan ini adalah pemerintah daerah dan yang bayar adalah pemerintah daerah. Jadi beras yang akan tiba di Saumlaki nanti bukan yang bersangkutan bayar kok, yang bersangkutan juga tidak menyurati itu. Yang menyurat pemda, ditandatangani oleh pak sekda dan kita bayar ke bulog,” jelas Bupati.

Bupati Fatlolon mengusulkan agar oknum anggota dewan tersebut dapat menciptakan program-program yang memang alokasinya ke Kabupaten MTB agar sesuai dengan mandat dan langsung dirasakan oleh masyarakat kepulauan Tanimbar.

“Jadi misalnya mau cari popularitas jangan dengan isu beras. Carilah popularitas dengan program-program Provinsi yang memang  dialokasikan ke Kabupaten, itu yang benar artinya program-program aspiratif dari yang bersangkutan ke MTB. Kalau beras itu murni diurus oleh pemerintah daerah,” ungkap dia.

Bupati juga menambahkan jika ke 2 Kapal  KRI TNI AL yaitu KRI Teluk Sampit – 515 dari Ambon dan KRI Teluk Banten – 516 dari Kota Surabaya tiba dengan mengangkut 500 ton beras, nantinya Pemda MTB yang akan bongkar dan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Kalwedo Kidabela segera akan mendistribusikan ke pengencer-pengencer di seluruh Bumi Duan Lolat.

Kelangkaan beras yang terjadi di Kota Saumlaki disebabkan transportasi tol laut yang bermasalah karena tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang mengalamami keterlambatan sehingga berdampak pula pada kapal yang mengangkut beras dari Kota Surabaya ke Kota Saumlaki. (Laura Sobuber)