KNPI MTB Sarankan 6 Hal ke Petrus Fatlolon

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menyarankan 6 hal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) MTB.

Ketua DPD KNPI Kabupaten MTB, Ongen Hingko Laiyan, mengatakan ada 6 saran yang ditekankan agar dapat disahuti oleh Pemda MTB, diantaranya Pemda harus membuka ruang diskusi dengan pemuda, melibatkan pemuda dalam memberikan kontribusi pikir untuk kemajuan dan kemasalahatan Negeri Duan Lolat ini, mengumumkan hasil seleksi honorer, apabila kepala Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) atau pejabat yang terlibat dengan persoalan hukum langsung diberhentikan sementara dalam jabatan, transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten MTB dan dibentuk BUMD baru yang khususnya menangani perindustrian dan perdagangan.

“Pada dasarnya kami mengkritisi beberapa hal yang langsung besentuhan dengan kepentingan masyarakat atau terkatung-katung. KNPI akan berada secara terpadu dan jika kritikan itu menjatuhkan pemerintah, maka kami akan berada di gadra terdepan untuk pendukung pemerintah, komitmen KNPI bahwa pemerintah daerah ini harus selesai sampai akhir periodenya,” jelas dia kepada wartawan dibilangan Diponegoro, Saumlaki, pada Selasa (10/04).

Selain menyampaikan 6 hal saran, KNPI juga sangat mendukung dan memberi apresiasi penuh kepada Pemda MTB terkait kebijakan-kebijakan yang sudah diambil Pemda demi kesejahteraan masyarkat Kepulauan Tanimbar.

“Ada tiga dukungan kami kepada Pemda Kabupaten MTB, diantaranya  mendukung perubahan nama Kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendukung sepenuhnya semua kebijakan atau keputusan pemda yang pro terhadap rakyat dan mendukung sepenuhnya semua pembangunan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Negeri Duan Lolat,” ungkap Ongen.

Ia menuturkan saat bertemu dengan Pemda MTB, KNPI juga merekomendasi beberapa program kerja  yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu jambore pemuda perbatasan dan diklat bela Negara, konselidasi KNPI tingkat kecamatan untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. 

“Ini semua tentang program kegiatan kami, program kerja yang sudah dibahas dan disepakati dalam rapat kerja tanggal 9 desember 2017 lalu” tutur Ketua KNPI ini.

Ongen membeberkan respon Pemda setelah mendengarkan saran, pendapat dan dukungan dari KNPI adalah sangat terbuka dan positif. 

“Terkait dengan saran tentang anggaran pemda sangat respect, Bapak Bupati juga menyampaikan tentang APBD dan sangat merespon posiif terkait dengan rekomendasi dari KNPI yaitu membuka atau dibentuk lagi BUMD baru yang menangani perindustrian dan perdagangan memang dalam hal ini harus meminta persetujuan dari DPRD karena harus ditetapkan dengan Perda,” beber dia. (Eva Bembuain)