BKIPM Saumlaki Ajak Nelayan Tanimbar Ekspor Ikan

LAURAN, LELEMUKU.COM - Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Ambon Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengajak para nelayan Kepulauan Tanimbar untuk mengekspor hasil komoditi perikanannya ke luar negeri.

Kepala BKIPM, Hamzah Lating menyatakan saat ini potensi permintaan ikan dari luar negeri sangat meningkat, sementara produksi para nelayan yang ada di MTB masih bergantung pada penjualan lokal dan regional saja.

“Saat ini Pemerintah Pusat maunya ada ekspor dari Saumlaki, maka itu para nelayan kini kami bina apa yang mereka butuhkan biar kedepannya juga ada ekspor dari sini,” ungkap Lating di ruang kerjanya, di Ukurlaran, Lauran pada  Selasa (31/7).

Ia mengatakan untuk pengiriman hasil laut saat ini hanya sebatas ditampung oleh para pengusaha, yang membeli ikan tersebut  dari para nelayan lokal hingga ada permintaan dari luar baru akan dikirim.

Dipaparkan, komoditi perikanan dari Kepulauan Tanimbar dikirim terlebih dahulu ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu akan dikirimkan ke luar negeri seperti Negara Korea dan Jepang, sehingga nama merek dari hasil laut tersebut bukan lagi dari Saumlaki tetapi dari Surabaya dan Makassar.

“Rata-rata kan ikan banyak sekali dari sini, yang dikirim ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian ke luar negeri dan sampai diluar kan namanya sudah bukan ikan Saumlaki lagi, tetapi ikan Surabaya atau ikan Makasar dan ikan Bali. Padahal komoditinya dari sini,” kata Lating.

Pihaknya pun saat ini sedang mengusahakan lewat pengawasan dan pembinaan ke para nelayan di Bumi Duan Lolat agar mulai berpikir untuk mengirimkan hasil perikanannya ke luar negeri tanpa melalui perantara lagi, yang tentunya sangat menguntungkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Nah itu yang sebenarnya kami ingin kejar biar ada selain peningkatan nilai tambah buat masayarakat, pemerintah daerah juga dapat disitu. Yang jelas kalau dijual disini dan dijual diluar kan nilainya pasti beda. Memang prosesnya tidak mudah, memang kita musti lihat beberapa hal, terutama terkait dengan transportasi itu yang jadi kendala sekarang,” tutup  Kepala Balai KIPM itu. (Laura Sobuber)