Presiden Jokowi Terima Informasi Perkembangan Pembangunan MTB
Pada
Wednesday, August 1, 2018
Edit
BOGOR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH temui Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/7) siang di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan perkembangan pembangunan di MTB.
Menurut rilis dari Humas MTB, bersama dengan 29 bupati, Bupati Fatlolon dan 4 bupati lainnya menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
"Fatlolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela," ujar Kabag Humas MTB, Blendy Souhoka.
Selain itu juga Bupati Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden Jokowi agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Kepulauan Tanimbar.
Bupati juga menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Tanimbar.
"Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," beber dia.
Dikatakan, menanggapi undangan untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyikapinya dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud.
"Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten MTB sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ungkap Souhoka.
Dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengarahkan beberapa hal penting kepada para Bupati antara lain percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport, postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70% harus tenaga teknis operasional sedangkan 30% untuk tenaga administrasi.
Selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari 200 juta rupiah agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola.
Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
Sementara terkait penerimaan CPNS, Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat.
Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin Dody Reza, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Laura Sobuber)
Menurut rilis dari Humas MTB, bersama dengan 29 bupati, Bupati Fatlolon dan 4 bupati lainnya menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
"Fatlolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela," ujar Kabag Humas MTB, Blendy Souhoka.
Selain itu juga Bupati Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden Jokowi agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Kepulauan Tanimbar.
Bupati juga menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Tanimbar.
"Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," beber dia.
Dikatakan, menanggapi undangan untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyikapinya dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud.
"Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten MTB sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ungkap Souhoka.
Dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengarahkan beberapa hal penting kepada para Bupati antara lain percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport, postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70% harus tenaga teknis operasional sedangkan 30% untuk tenaga administrasi.
Selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari 200 juta rupiah agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola.
Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
Sementara terkait penerimaan CPNS, Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat.
Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin Dody Reza, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Laura Sobuber)