Masuk Daftar Kader Pembelot, Petrus Fatlolon Terancam Sanksi dari Partai Demokrat
Pada
Wednesday, September 5, 2018
Edit
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Masuk dalam daftar para kader Partai Demokrat yang membelot dan mendukung pasangan Ir. Joko Widodo dan KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin Wakil pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH akan mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, dengan menyatakan ada sanksi yang diberikan, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan untuk menindak tegas kader-kader yang membelot.
"Hanya mempertegas, Sebab semua kader harus loyal kepada partai. Tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ujar Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (4/9).
Menurut anggota Komisi I DPR itu, partai mewajibkan semua kadernya untuk segaris dengan keputusan Partai. Untuk Pilpres 2019, Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Memang di PD itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada partai apapun yang diputuskan pimpinan. Memang fatsunnya demikian," ujar Syarief.
Meski demikian ia tidak mengungkap jelas sanksi yang akan dikenakan terhadap kader yang membelot keputusan partai tersebut. Sebab, pihak yang berwenang memproses dugaan pelanggaran kader Partai Demokrat adalah Dewan Kehormatan. Ia juga tidak membantah jika Dewan Kehormatan nantinya akan menggelar rapat terkait hal tersebut.
"Itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi. Saya pikir akan berjalan sesuai sistem yang berlaku," kata Syarief.
Ia juga menilai jika ada kader yang membelot keputusan partai sudah masuk kategori pelanggaran berat. Sebab khawatir pembelotan arah dukungan kader ini berdampak pada suara Partai Demokrat di Pemilihan Anggota Legislatif 2019.
"Sekali lagi harus ada klarifikasi apakah mau tetap pendiriannya kepada kubu Jokowi atau tidak. Ya kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Itu kalau menurut saya berat. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat," ujar dia.
Fatlolon masuk dalam deretan sejumlah kader yang disebut mendukung Jokowi-Ma'ruf, beberapa yang lain ialah Deddy Mizwar, Lukas Enembe, Soekarwo dan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.
Awalnya Bupati MTB ini bungkam saat ditanya terkait sikapnya ikut mendukung Jokowi-Maaruf. Namun kepada media di Ambon Fatlolon menyatakan bersedia bila ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Maruf di Kepulauan Tanimbar.
Ia juga menjadi salah satu dari sembilan kepala daerah kabupaten kota yang menyatakan sikap untuk menjadi timses pemenangan pasangan Jokowi-Amin. Selain Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Golkar), Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem) dan Bupati Maluku Barat Daya yang kini menjadi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (PDIP).
Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat Thimotius Akerina (Nasdem) serta Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury (PDIP). (Albert Batlayeri/Kompas)
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, dengan menyatakan ada sanksi yang diberikan, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan untuk menindak tegas kader-kader yang membelot.
"Hanya mempertegas, Sebab semua kader harus loyal kepada partai. Tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ujar Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (4/9).
Menurut anggota Komisi I DPR itu, partai mewajibkan semua kadernya untuk segaris dengan keputusan Partai. Untuk Pilpres 2019, Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Memang di PD itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada partai apapun yang diputuskan pimpinan. Memang fatsunnya demikian," ujar Syarief.
Meski demikian ia tidak mengungkap jelas sanksi yang akan dikenakan terhadap kader yang membelot keputusan partai tersebut. Sebab, pihak yang berwenang memproses dugaan pelanggaran kader Partai Demokrat adalah Dewan Kehormatan. Ia juga tidak membantah jika Dewan Kehormatan nantinya akan menggelar rapat terkait hal tersebut.
"Itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi. Saya pikir akan berjalan sesuai sistem yang berlaku," kata Syarief.
Ia juga menilai jika ada kader yang membelot keputusan partai sudah masuk kategori pelanggaran berat. Sebab khawatir pembelotan arah dukungan kader ini berdampak pada suara Partai Demokrat di Pemilihan Anggota Legislatif 2019.
"Sekali lagi harus ada klarifikasi apakah mau tetap pendiriannya kepada kubu Jokowi atau tidak. Ya kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Itu kalau menurut saya berat. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat," ujar dia.
Fatlolon masuk dalam deretan sejumlah kader yang disebut mendukung Jokowi-Ma'ruf, beberapa yang lain ialah Deddy Mizwar, Lukas Enembe, Soekarwo dan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.
Awalnya Bupati MTB ini bungkam saat ditanya terkait sikapnya ikut mendukung Jokowi-Maaruf. Namun kepada media di Ambon Fatlolon menyatakan bersedia bila ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Maruf di Kepulauan Tanimbar.
Ia juga menjadi salah satu dari sembilan kepala daerah kabupaten kota yang menyatakan sikap untuk menjadi timses pemenangan pasangan Jokowi-Amin. Selain Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Golkar), Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem) dan Bupati Maluku Barat Daya yang kini menjadi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (PDIP).
Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat Thimotius Akerina (Nasdem) serta Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury (PDIP). (Albert Batlayeri/Kompas)