Pemkab di Papua Wajib Alokasikan Biaya Operasional dan Tunjangan Bagi Penyuluh

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Semuel Siriwa mengimbau pemerintah kabupaten agar mulai memberlakukan pemberian biaya operasional dan tunjangan yang cukup bagi para tenaga penyuluh diwilayahnya.

“Sebab sekarang ini sudah tidak seperti dulu, waktu status mereka sebagai pegawai Kementerian Pertanian dimana tunjangan fungsional yang diberikan sangat besar. Sekarang itu tidak lagi, maka ini yang harus difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah di kabupaten untuk perjuangkan itu.”

“Intinya kami di provinsi, para tenaga fungsional yang adalah penyuluh ini kita ajukan ke Gubernur untuk diberikan tunjangan operasional dan nilainya cukup besar. Sehingga mereka lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin tanpa memikirkan hal yang lain,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Ia mengakui, Provinsi Papua kekurangan tenaga penyuluh pertanian, hingga menyebabkan penanganan di bidang itu menjadi kurang maksimal.

Dimana untuk saat ini jumlah tenaga penyuluh baru mencapai 946 orang dengan 50 persen diantaranya merupakan pegawai honorer. Jumlah penyuluh ini diakui tak ideal untuk mengcover sekitar 5400-an kampung yang ada di Papua.

“Sebab idealnya satu kampung ditempatkan seorang tenaga penyuluh. Sebab bagaimana mungkin 946 penyuluh ini mampu menjangkau lima ribuan kampung di Papua, yang setiap tahunnya kemungkinan besar bertambah lagi dimekarkan,” jelasnya.

Dia tambahkan, sebenarnya ketersediaan tenaga penyuluh pertanian di Papua pada awal 2000-an, sudah cukup terpenuhi. Sayangnya gejolak isu Papua merdeka pada tahun tersebut, menyebabkan sebagian besar tenaga penyuluh yang ditempatkan oleh Kementerian Pertanian, memutuskan pulang kampung.

Dilain pihak, sejumlah tenaga penyuluh yang bergabung menjadi tim sukses salah satu bakal calon bupati, lebih memilih pindah kepada jabatan struktural ketika pihak yang diusungnya menang.

“Kemungkinan tenaga penyuluh ini ingin ada perbaikan masa depan. Ya, mungkin ada tawaran dari Bupati untuk duduk pada jabatan tertentu, sehingga penyuluh itu mungkin lebih memilih keluar mencari tawaran yang lebih baik,” ungkapnya. (DiskominfoPapua)

Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami