Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah dan Bank Indonesia Siap Kendalikan Inflasi

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan," kata Wapres saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada (25/07/2019) di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam laporannya menyampaikan secara ringkas beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target.

"Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Gubernur Bank Indonesia menyebutkan bahwa sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia merupakan kunci bagi terjaganya inflasi berada dalam kisaran sasaran tersebut. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi. Bank Indonesia meyakini inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0±1% di 2020-2021.

"Terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani," jelas dia.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif".

Tema tersebut diangkat sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi. Rakornas turut dihadiri oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pada Rakornas kali ini, Wakil Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2018. Penerima penghargaan TPID dimaksud diantaranya : TPID Terbaik 2018 untuk Tingkat Provinsi; Wilayah Sumatera diraih Provinsi Bengkulu, Wilayah Jawa Bali diraih Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Kalimantan diraih Provinsi Kalimantan Timur, Wilayah Sulawesi diraih Provinsi Gorontalo, Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk TPID Terbaik 2018 pada Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera diraih Kota Tanjung Pinang, Wilayah Jawa Bali diraih Kota Kediri, Wilayah Kalimantan diraih Kota Samarinda
Wilayah Sulawesi diraih Kota Palopo, dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua diraih Kota Mataram.

Selanjutnuya untuk TPID Berprestasi 2018 pada Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera diraih Kabupaten Deli Serdang, Wilayah Jawa-Bali diraih Kabupaten Badung, Wilayah Kalimantan diraih Kabupaten Mahakam Ulu, Wilayah Sulawesi diraih Kabupaten Pohuwato dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua diraih Kabupaten Lombok Barat. (BI)