Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia, yang saat ini sedang gencar diterapkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga diharapkan proses distribusi barang menjadi semakin mudah, dan berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata, di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan berbagai strategi, guna meningkatkan efektifitas pendistribusian barang, dalam pemanfaatan program tol laut jilid II tahun 2020 ini. Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo, pada Kamis (23/01/2020) di Saumlaki.
Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Mesak Rahandekut, SP, M.Pd saat sosialisasi mengatakan, tol laut sebagai salah satu program pemerintah, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pengguna tol laut tersebut.
Hal ini penting kata Rahandekut, lantaran beberapa tahun lalu pernah terjadi kelangkaan sembilan bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akibat dari keterlambatan tol laut.
Mengingat pentingnya program ini, maka ia meminta perhatian serius dari semua pihak termasuk SKPD terkait terhadap program tol laut ini, karena tol laut pasti menjamin stabilitas harga barang suatu daerah. Selain itu, program tol laut harus bisa menurunkan harga barang di daerah.
“Perlu adanya pemerataan peti kemas/container, sehingga tidak terjadi hak monopoli. Dengan begitu, para pengguna jasa tol laut, terutama masyarakat dapat menikmati manfaat dari program tol laut dimaksud,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan yang diwakili Kepala Seksi Transportasi dan Pelayaran Rakyat, Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hasan Sadili dalam sosialisasi mengatakan, tahun 2020 ini merupakan tahun kedua atau edisi kedua dilaksanakannya program tol laut.
Tol laut kata Sadili, untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, dengan hanya menjalankan enam rute kapal tol laut. Kemudian dari tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 18 rute. Untuk tahun 2019, sebanyak 20 trayek, sedangkan saat ini 2020 lima tahun kedua, Kementerian Perhubungan melayani 26 trayek tol laut yang mencakup Papua dan Papua Barat.
Dikatakan, program tol laut jilid II saat ini telah menggunakan aplikasi baru, yaitu Logistic Communication System (LCS). LCS kata Sadili, dibangun atau dugunakan untuk menyempurnakan aplikasi Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) sebelumnya. Dijelaskan, alasan dibangunnya aplokasi LCS adalah, dikarenakan adanya ketidakmerataan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Indonesia. Karena itu, dibangunnya sebuah sistem yang dapat mengakomudir dan memonitoring manajemen logistik di daerah-daerah di Indonesia, dan disubsidi oleh pemerintah melalui program tol laut.
Hal ini (LCS) bertujuan, menyediakan sistem tracking distribusi logistik dan supplier sampai reseller yang dapat diakses oleh pengguna/user atau stakeholder berdasarkan hak aksesnya. Tak hanya itu, aplikasi LCS memberikan informasi disparitas harga barang antara pembelian dan penjualan dari distribusi program tol laut, yang dapat dimonitoring oleh pemerintah, jelas Sadili. Ini penting dan menjadi perhatian kita semua, agar pelaksanaan program tol laut jilid II ini, dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
Disebutkannya, ada strategi-stategi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bagaimana tol laut yang kita laksanakan dengan memanfaatkan aplikasi baru LCS untuk mengganti aplikasi IMRK, yang diharapkan transparansi harga, menopoli dapat diperbaiki. Bahkan, bisa meminimalisir untuk program tol laut 2020 dan selanjutnya. Namun demikian, pada masa transisi ini, kita belum menggunakan aplikasi LCS tersebut.
“Kita ketahui bersama, saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ambon beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa masih terjadi indikasi menopoli serta harga barang yang masih tinggi di beberapa daerah tol laut, khususnya di trayek-trayek yang sangat ramai,” bebernya.
Hasan Sadili juga menyampaikan, selain 15 kapal yang telah beroperasi saat ini, Kementerian Perhubungan menambah 9 kapal dari PT. Temas dan mendapat trayek dari PT. Pelni, sehingga total keseluruhan kapal mencapai 24 kapal.
“Kita juga (Kemenhub) melalui perubahan di pelabuhan, dimana ketika tahun 2019 hanya melayani 70 pelabuhan, namun tahun 2020 ini kita akan melayani 99 pelabuhan, baik itu pelabuhan pangkal atau muat, transit, dan pelabuhan tujuan untuk mendukung program tol laut ini”, jelasnya. Soal sumber daya manusia (SDM), pihaknya juga akan lebih melakukan pemantauan, evaluasi yang lebih komprehensif di daerah melalui MoU, juga dilaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan program tol laut tahun 2020 ini. Sedangkan terkait anggaran,” tambahnya.
Kala tahun 2019 Kementerian Perhubungan diberikan anggaran hanya sebesar Rp. 220 milyar, sementara tahun ini terjadi kenaikan anggaran yang cukup signifikan.
“walau demikian kita masih menggunakan aplikasi secara manual, mengingat saat ini kita masih dalam masa transisi,” ungkap dia.
Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi LCS untuk mendukung layanan distribusi arus barang dan monitoring pergerakan tol laut di pelabuhan, maka perlunya kerjasama dari seluruh stakeholder untuk dapat meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan baik, demi terciptanya layanan layanan yang lebih baik, efektif, efisien dan transparan. Mudah-mudahan tol laut ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kementerian Perdagangan RI, Kepala Dinas Perindag dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, PT. Telkom, PT. Pelni Cabang Saumlaki, UPP Saumlaki dan UPP Dobo, PT. Temas selaku pemenang tender, Gerai Maritim serta para pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (HumasTanimbar)