-->

Muhadjir Effendy Minta Zona Hijau Papua Buka Sekolah Tatap Muka

Muhadjir Effendy Minta Zona Hijau Papua Buka Sekolah Tatap Muka.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Papua, meminta agar daerah zona hijau persebaran virus corona (COVID-19), segera membuka sekolah tatap muka.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembukaan sekolah tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan anak. 

Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin guna menghindari penularan virus corona.

“Sekolah sebaiknya segera aktif, terutama di wilayah (Papua) zona hijau atau yang kasusnya kecil. Kasihan anak-anak ini kalau tidak segera masuk (bersekolah,red),” terang Menteri PMK kepada pers, usai memberikan materi pada Rapat Kerja Daerah Bupati dan Walikota se-Papua, di Jayapura, (24/11/2020).

Menteri Muhadjir juga memastikan bakal memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) serta sembako Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkala. Sebab dirinya berharap, seluruh keluarga terdampak COVID-19, bisa menerima bansos dan sembako PKH.

“Sebab penyaluran bansos di Papua unik dan tidak bisa disalurkan seluruhnya melalui bank karena ada problem lokasi. Karena itu, nanti PT. Pos sudah memberikan dukungan dan nanti akan antar langsung (membagikan kepada masyarakat)”

“Dan nanti akan saya cek terus apakah targetnya sudah terpenuhi atau belum. Karena kita harus segera menyiapakan juga bansos penyaluran tahun 2021,” terangnya.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengapresiasi kunjungan kerja Menko PMK di Papua. Ia pun menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Papua sudah memiliki data orang asli Papua yang dapat dipakai oleh pemerintah pusat, dalam mengalokasikan bantuan maupun program kerja terkait.

“Dari total penduduk Papua sebesar 4 juta lebih, penduduk Papua ada 2 juta. Untuk itu, kita harap segala bentuk bantuan sosial kepada masyarakat Papua kedepan harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai data yang ada”. 

“Artinya, saya minta seluruh kepala daerah maupun pusat, ketika ingin menyalurkan bantuan apapun yang langsung ke masyarakat, harus menggunakan data yang jelas, sehingga bisa diperganggungjawabkan,” harapnya. (diskominfopapua)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel